BUMDES - Untuk Kedaulatan Desa

BUMDES Untuk Kedaulatan Desa

Fenomena gadai sawah yang telah terjadi sejak puluhan tahun di Lampung menyebabkan tanah garapan milik warga pribumi/warga yg telah lama di Lampung menjadi jatuh kepemilikannya pada para pendatang yg memiliki uang
.
Kebanyakan pada saat masyarakat pedesaan yang ingin menggelar hajatan pernikahan dll membiayai dari hasil menggadai sawah atau kebun. Katakanlah Rp. 20 – 40 Juta untuk 40 petak sawah. Mereka akhirnya menjadi buruh tani di ladang sendiri. Lama-lama karena tidak sanggup menebus gadai, lahan mereka dijual pada tuan tanah penggadai.

Kecerdasan dan nasionalisme kepala desa diuji dengan hal ini. Menurut saya, sekarang saatnya mendirikan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dengan tujuan menjaga kedaulatan desa. Pemerintah pusat menganjurkan dan melindungi pendirian BUMDES dengan peraturan. BUMDES bisa bertindak sebagai penggadai yang manusiawi pada lahan warganya. Toh akhirnya hasil keuntungan gadai lahan dan bisnis BUMDES akan dinikmati masyarakat desa setempat. Laba BUMDES bisa untuk pembangunan desa. Warga menjadi tidak khawatir akan kehilangan lahannya yang digadaikan kepada BUMDES. Toh BUMDES adalah milik masyarakat setempat juga bisa memberikan peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan pertanian dan bisnis kepada masyarakat.

Contohnya pelatihan pemuliaan benih padi, pembuatan pupuk organik, pelatihan pengolahan produk pertanian dll. BUMDES juga bisa bertindak sebagai tengkulak besar dari hasil pertanian-perkebunan warga, dan juga bisa memberikan kredit WC sehat bagi masyarakat yg masih BABS dengan tempo pembayaran yg panjang layaknya KPR.

Pada akhirnya, rugilah desa-desa yang tidak membentuk BUMDES serta mengalokasikan modal dari Dana Desanya karena belum tentu Dana Desa akan seterusnya dialirkan kepada desa seperti sekarang ini. Kelak, desa yg sudah mendirikan BUMDES akan mampu menghidupi desanya sendiri dengan modal yang dimilikinya.

Kebanyakan kepala desa sekarang masih berpikir bahwa Dana Desa untuk membangun infrastruktur jalan dan saluran irigasi atau fisik lainnya. Tidak pernah berpikir bahwa Dana Desa dipergunakan untuk usaha saja terlebih dahulu melalui BUMDES setelah itu keuntungannya dipakai untuk pembangunan fisik dll. Bedanya hanya masalah waktu untuk membangun serta dana malah berkembang di BUMDES. Kalau langsung fisik maka Dana Desa langsung habis dan berpotensi kusut karena rawan kesalahan membuat Surat PertanggungJawaban (SPJ).

Siapa lagi yang akan menyejahterakan masyarakatnya dan menjaga kedaulatan desa apabila bukan pemerintah, dimulai dari pemerintah level paling rendah yaitu pemerintah desa. Kedaulatan Indonesia juga akan terjaga. Lampung atau daerah lain akan menjadi lebih produktif, bermartabat, kesejahteraannya meningkat, dan desa tidak akan terjajah secara ekonomi dari pihak luar manapun. 

Saya membayangkan apabila seluruh desa se Indonesia yang dibantu oleh APDESI mampu mewujudkan bisnis semacam Indomaret atau Alfamaret maka seluruh desa di Indonesia bisa meningkat kemakmurannya. Lalu, BUMDES juga bisa bekerja sama dengan Bank-bank kamarintah untuk menyediakan mesin ATM dan mesin EDC sehingga seluruh rakyat bisa bertransaksi di perbankan tanpa hambatan jarak..

Amiiin ya Tuhanku..

Sayang beribu sayang kalau Dana Desa yg ratusan juta bahkan Miliar Rupiah hanya selalu untuk beli semen tanpa diputarkan dalam bisnis kerakyatan. Lalu... dijarah oleh oknum-oknum yg tidak bertanggung jawab. Kami berharap besar pada kecerdasan dan kearifan para pemimpin desa, aparatur desa, dan para pemangku kewajiban.

Selamat merenungkan...

Salam dari Lampung - Sumatera